SPP Murah Ancam Gaji GTT dan PTT

  • Redaktur:
  • Kamis, 12 Januari 2017 | 12:22
  • / 13 Rabiul Akhir 1438
  • Dibaca : 73 kali
SPP Murah Ancam Gaji GTT dan PTT

 

 

MALANG KOTA – Draf biaya sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) untuk SMAN/SMKN yang dikeluarkan Gubernur jawa Timur (Jatim) Soekarwo, 4 Januari lalu, menjadikan guru tidak tetap (GTT) waswas. Sebab, biaya SPP yang dianggap terlalu murah, yaitu Rp 120 ribu per bulan, membuat sekolah keberatan membayar GTT. Oleh karena ditetapkannya SPP yang hanya Rp 120 ribu tersebut, biaya operasional sekolah saja bisa jadi kurang.

Kepala SMAN 1 Kota Malang Musoddaqul Umam menjelaskan, draf SPP itu akan ditetapkan, maka yang paling dikasihani adalah para GTT. ”Nanti GTT yang bayar siapa,” keluhnya.

Apalagi, masih kata Gus Mus, sapaan Musodiqul Umam, seluruh karyawan tata usaha (TU) di SMAN 1 Kota Malang adalah non pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, gaji mereka pun menjadi beban sekolah. ”Kasihan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) apabila gajinya turun. Apalagi, saat ini harga barang-barang juga terus mengalami kenaikan,” ungkap pria yang juga ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Mergosono ini.

Untuk sementara, dia memilih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Itu karena keputusan SPP belum final. ”Kami tidak bisa berbuat tanpa ada ketetapan dari Provinsi,” terangnya.

Hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengusulkan ke pengurus  Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMAN Kota Malang untuk nantinya disampaikan kepada MKKS pusat. Itu dilakukan agar besaran tarif SPP cukup untuk membantu biaya operasional sekolah. Termasuk menggaji GTT dan PTT. ”Nantinya ada masukan-masukan untuk disampaikan. Kalau sekarang, masih menunggu,” tukasnya.

Kepala SMAN 3 Malang Asri Widiapsari juga menunggu adanya keputusan resmi besaran SPP. Oleh karena itu, dia belum bisa menentukan sikap. ”Nominal itu (Rp 120 ribu) apakah ditambah bantuan operasional sekolah daerah (bosda) atau tidak, juga belum tahu,” ujarnya pada Jawa Pos Radar Malang, kemarin (11/1).

Dia menyampaikan, jika nominal tersebut ditambah dana bosda, maka akan sesuai dengan standar operasional sekolah. Ketika ditanya apakah akan ada cara lain untuk menutup biaya operasional, dia menyebut bahwa belum ada. ”Tidak bisa. Nanti didudukkan secara bersama-sama untuk mengetahui seperti apa prosedurnya,” jelas Asri.

Sementara itu, Kepala SMAN 8 Kota Malang M. Sulthon menambahkan, jika benar-benar batasan SPP tersebut diterapkan untuk pendidikan Kota Malang, dia juga sangat mengkhawatirkan kesejahteraan keberadaaan GTT dan PTT. Dulu, saat masih di bawah pemerintahan Kota Malang, GTT mendapatkan insentif setiap triwulan dengan besaran Rp 450 ribu per bulan. Apakah nanti di bawah provinsi mereka akan mendapatkannya? Dia tidak memastikan. ”Meskipun begitu, saya akan tetap mencari celah agar GTT dan PTT tetap sejahtera. Sebab, kesejahteraan mereka berdampak pada kualitas sekolah juga,” terang dia pada Jawa Pos Radar Malang, kemarin (11/1).

Salah satu GTT mata pelajaran (mapel) Matematika dari SMA Negeri 5 Kota Malang, Dewi Asrining Puri, mengaku saat ini gajinya masih jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK). Dia yang menjadi GTT sejak 2015, hanya digaji Rp 40 ribu per jam pelajaran (JP). Dalam sebulan, dia mengisi selama 35 JP. Jadi, pendapatannya Rp 1,4 juta. ”Gaji itu pun masih minim, bagaimana jika nanti dikurangi lagi untuk SPP,” keluhnya. Besar harapan dia, agar SPP tidak berkurang atau minimal tidak berubah. Itu karena sesungguhnya peran GTT dan guru PNS di sekolah tidak berbeda. Semuanya sama-sama mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa.

Hal senada juga disampaikan GTT mapel Sejarah dari SMAN 8 Kota Malang, Rendhy Sukma Jaya. Dia menyampaikan bahwa apa yang diterimanya saat ini masih jauh dari standar. Dia tidak membayangkan bila SPP benar-benar ditetapkan dengan batasan maksimal Rp 120 ribu per bulan. Dia mengaku, dengan SPP siswa di sekolah Rp 200 ribu, per jamnya mendapatkan honor Rp 40 ribu. Selama sebulan memiliki jam mengajar sebanyak  34 JP. Jadi, gajinya hanya Rp 1,36 juta per bulan. ”Jika kemungkin terburuk itu terjadi, maka sebagai alternatif lain, saya akan nyambi ngisi bimbingan belajar (bimbel) untuk memenuhi kebutuhan,” terang dia. (kis/c3/lid)

 

 

 

Foto Terbaru

  • ©2016 RadarMalang

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional